Destikim

di Indonesia 

• Kajian dan diskusi tentang Ekonomi dan Keuangan Islam mulai mewacana pada dasa warsa 1980-an. Dawam Rahardjo, 

A. M. Saefuddin dan Amin Aziz adalah beberapa nama yang 

terlibat dalam kajian tersebut.

• Beberapa nama lembaga keuangan mikro seperti Baitut Tamwil – Salman ITB dan Koperasi Ridho Gusti sempat

mencuat sebagai kritalisasi gagasan keuangaan Islam di era 

tersebut.

• Namun lembaga keuangan di atas tidak berumur panjang karena tidak didukung oleh sdm yang memadai dan lebih

tampak sebagai uji coba ( trial and error). 

2. Prakarsa MUI dalam mendirikan

Bank Syariah di Indonesia

• Pada tanggal 18 -20 Agustus 1990 Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan Lokakarya tentang Bunga Bank dan

Perbankan di Cisarua, Bogor.

• Hasil lokakarya tersebut dibahas secara lebih mendalam dalam Munas MUI ke IV yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya di

Jakarta tanggal 22- 25 Agustus 1990.

• Munas tersebut mengamanatkan dibentuknya Kelompok Kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia.

• Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut, maka lahirlah Bank Muamalat Indonesia yang akte pendiriannya

ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada waktu

itu MUI memiliki saham 25%.

3. Keunikan Proses pendirian

Bank Syariah di Indonesia 

• Secara historis, keinginan untuk mendirikan bank Syairah mula-mula berasal dari umat Islam, baik dari pa

kar dan kaum intelektualnya maupun ulamanya yang tergabung dalam MUI.

• Dari fase pengembangan wacana hingga berakhir dengan pendirian secara konkret, arus pendukung utama adalah MUI dan keum intelektual Muslim. 

Pada fase tersebut, tidak terlihat peran dan dorongan dari pihak pemerintah baik

dari Bank Indonesia maupun Departemen Keuangan sebagai institusi resmi.

• Ketika BMI telah resmi berdir

i pada tahun 1991 dan beroperasi hingga tahun 1998, BI belum memiliki unit 

kerja yang secara khusus mengatur dan mengawasi operasional perbankan Islam tersebut.

• BMI berdiri dan beroperasi berdasarkan konsep bank bagi hasil, bukan bank Syariah

Perbankan Syariah F

4. Pengertian

1. Lembaga Keuangan Syariah adalah setiap lembaga yang kegiatan usahanya di bidang keuangan, yang 

didasarkan pada syariah atau hukum Islam, seperti

perbankan, reksadana, takaful, dan sebagainya.

2. Produk keuangan Syariah adalah produk keuangan yang mengikuti syariah Islam.

3. Dewan Syariah Nasional adalah Dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani masalah-masalah yang 

berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan

syariah.

Pengertian

• Badan Pelaksanan Harian Dewan Syariah Nasional (BPH-DSN) adalah badan yang sehari-hari

melaksanakan tugas Dewan Syariah Nasional. 

• Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas

mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah

Nasional di lembaga keuangan syariah, yang 

penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah

Nasional. 

5. Perbedaan Utama lembaga keuangan Syariah dengan

lembaga keuangan konvensional

Lembaga Keuangan Syariah

1. Didasarkan pada syariah

atau hukum Islam 

2. Bebas dari

riba, maisir, 

gharar, dharar, syub-hat, 

maksiat, risywah

dan

zalim.

3. Memiliki Dewan

Pengawas Syariah.

Lembaga Keuangan

Konvensional

1. Tidak didasarkan pada

syariah atau hukum Islam.

2. Mengandung hal-hal yang 

dilarang syariah seperti

riba, gharar, maisir, 

maksiyat

dan lain-lain.

3. Tidak memiliki Dewan

Pengawas Syariah.

6. Kedudukan, status dan anggota DSN

1. Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari

Majelis Ulama Indonesia.

2. Dewan Syariah Nasional membantu pihak terkait, 

seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan

lain-lain dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk

lembaga keuangan syariah.

3. Anggota Dewan Syariah Nasional terdiri dari para

ulama, praktisi dan para pakar dalam bidang yang 

terkait dengan muamalah syariah.

4. Anggota Dewan Syariah Nasional ditunjuk dan

diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 (empat) tahun.

7. Tugas dan Wewenang

1. Dewan Syariah Nasional bertugas :

a. Menumbuh-kembangkan penerapan nilai-nilai

syariah dalam kegiatan perekonomian pada

umumnya dan keuangan pada khususnya.

b. Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan

keuangan.

c. Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa

keuangan syariah.

d. Mengawasi penerapan fatwa yang telah

dikeluarkan.

2. Dewan Syariah Nasional Berwenang :

• Mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan

Pengawas Syariah di masing-masing lembaga

keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan

hukum pihak terkait. 

• Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi

ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi

yang berwenang, seperti Departemen Keuangan

dan Bank Indonesia.

• Memberikan rekomendasi dan/atau mencabut

rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai

Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga

keuangan syariah.

3. Dewan Syariah Nasional Berwenang :

a. Mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu

masalah yang diperlukan dalam pembahasan

ekonomi syariah, termasuk otoritas

moneter/lembaga keuangan dalam maupun luar

negeri.

b. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan

syariah untuk menghentikan penyimpangan dari

fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah

Nasional

c. Mengusulkan kepada instansi yang berwenang

untuk mengambil tindakan-tindakan apabila

peringatan tidak diindahkan.

8. Mekanisme Kerja

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan

secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang 

berada di bawah pengawasannya.

2. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan

usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah

kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan

kepada Dewan Syariah Nasional.

3. Dewan Pengawas Syariah melaporkan

perkembangan produk dan operasional lembaga

keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan

Syariah Nasional sekurang-kyrangnya dua kali dan

satu tahun anggaran.

4. Dewan Pengawas Syariah merumuskan

permasalahan-permasalahan yang memerlukan

pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Perbank

9. Tugas dan Fungsi

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

1. Tugas utama DPS adalah mengawasi

kegiatan usaha lembaga keuangan syariah

agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip

syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

2. Fungsi utama DPS adalah :

a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan

kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait

dengan aspek syariah.

b. Sebagai mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan

saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga

keuangan syariah yang memerlukan kajian dan

fatwa dari DSN. 

10. Bagaimana fatwa dikeluarkan?

• DSN mengeluarkan fatwa mengenai suatu produk, 

jasa, dan ketentuan setelah mendapatkan suatu

permohonan fatwa dari otoritas moneter atau LKS.

• BPH-DSN melakukan pengkajian secara mendalam

mengenai persoalan yang diminta fatwanya dengan

melakukan rapat intensif dan workshop.

• BPH-DSN merumuskan draft fatwa untuk dibahas

lebih lanjut dalam rapat pleno DSN.

• Jika dalam rapat pleno DSN telah menyetujui draft 

fatwa, maka draft fatwa tersebut telah sah menjadi

fatwa.